Melirik Upaya Pemekaran Simalungun

Seiring modernisasi dan bergulirnya wacana otonomi daerah, Simalungun rencananya akan dimekarkan. Rencana membagi dua wilayah Simalungun ini mesti dipertimbangkan secara matang. Tak hanya dari segi ekonomi semata, tapi juga kultur-historisnya. Sebab, Simalungun adalah satu secara budaya. Jangan sampai karena sistem ekonomi modern, sisi humanioranya terabaikan.

Sejak masuknya kekuasaan kolonial Belanda, wilayah Simalungun mulai terbagi dua. Wilayah pertama adalah Simalungun bawah yang meliputi Panei, Tanah Jawa dan Siantar. Di sisi lain adalah Simalungun atas, yang meliputi Raya, Purba, Dolog Silau dan Silimakuta.

Wilayah yang paling diminati oleh kolonial Belanda adalah Simalungun bawah. Sebab, tanah di wilayah tersebut dinilai subur dan sangat cocok untuk dijadikan perkebunan, terutama sawit dan karet. Dengan berbagai usaha penaklukan, akhirnya Belanda berhasil menguasai tanah Simalungun dan merealisasikan proyek perkebunannya secara intensif di Simalungun bawah.

Dalam pengembangan perkebunan di Simalungun bawah, Siantar terpilih menjadi pusat pembangunan wilayah, karena wilayahnya yang begitu strategis. Siantar dikembangkan menjadi kota.

Simalungun bawah, yang telah diubah menjadi perkebunan-perkebunan besar untuk kepentingan perdagangan global, dengan digerakkan investasi asing, membutuhkan banyak pekerja. Baik itu sebagai pekerja kasar perkebunan, pekerja kantoran, maupun sebagai penyuplai bahan makanan untuk seluruh pekerja.

Didatangkanlah kuli kontrak dari berbagai wilayah di luar Simalungun. Untuk bekerja sebagai pekerja kasar, mereka yang bekerja langsung di tanah perkebunan, kebanyakan yang digunakan adalah kuli kontrak dari Jawa. Untuk pekerjaan kantoran, digunakan orang Batak Toba maupun Simalungun yang sudah memiliki latar pendidikan formal.

Dalam era ini, terjadi migrasi besar-besaran orang Batak Toba ke Simalungun. Kebanyakan orang Batak Toba berdomisili di Simalungun bawah. Batak Toba pada masa itu terkenal karena kelihaiannya bercocok tanam padi dengan menggunakan sistem sawah. Petani Batak Toba diharapkan mampu menjadi penyuplai bahan pangan untuk penduduk Simalungun bawah.

Penduduk asli Simalungun perlahan tapi pasti tersisih dan lebih bisa berkuasa di Simalungun atas. Disana, mereka memenuhi kebutuhan pangan dengan menggunakan sistem ladang (sesuai tradisi). Perbedaan sistem pengolahan tanah, dimana Simalungun bawah condong ke perkebunan dan persawahan, sedangkan Simalungun atas condong ke perladangan, membuat masyarakat di Simalungun terpolarisasi ke dalam dua bagian: Atas dan bawah.

Ketujuh kerajaan di Simalungun (Siantar, Tanah Jawa, Panei, Raya, Purba, Silimakuta dan Dolog Silau) tergabung dalam interkoneksi yang membentuk kesatuan entitas Simalungun. Kedatangan kolonial Belanda membuat masyarakat Simalungun terpolarisasi ke dalam dua bagian. Tentu ini ancaman bagi kesatuan Simalungun yang dipelihara secara tradisional.

Paska kemerdekaan Indonesia, perusakan terhadap eksistensi tradisional Simalungun ternyata tidak berasal dari polarisasi masyarakat tersebut. Perusakan datang lewat pemberontakan ekonomi-politik dari kelas pekerja dan laskar rakyat nasionalis. Seluruh Sumatera Timur (Bagian timur Sumatera Utara sekarang), mengalami perusakan dalam Revolusi Sosial 1946. Kekuasaan kerajaan tradisional, termasuk Simalungun, dibumihanguskan. Banyak aset budaya dimusnahkan.

Polarisasi masyarakat Simalungun dalam dua bagian semakin tajam paska kemerdekaan Indonesia. Krisis politik tradisional (dampak Revolusi Sosial 1946) dan munculnya kota Pematangsiantar yang secara administratif berada di luar kabupaten Simalungun, namun secara spesial berada di tengah-tengah kabupaten Simalungun menjadi tembok yang membelah Simalungun.

Pembelahan tersebut membuat Panei (yang sebelumnya tergolong Simalungun bawah) menjadi lebih dekat ke Simalungun atas. Di Simalungun atas, terjadi berbagai kemajuan ekonomi, seperti kemajuan pariwisata kawasan Danau Toba (Parapat, Haranggaol, Tiga Ras, dan sebagainya) atau kemajuan pertanian yang ditandai hegemoni jeruk Raya yang besar dan manis. Kawasan Sidamanik, terkenal akan kebun tehnya.

Simalungun bawah tetap berada dalam kuasa perkebunan. Malangnya, pembangunan hasil perkebunan tidak tampak disana. Sebab, pembangunan hasil dari perkebunan dulunya dipusatkan di Siantar dan kini kota Pematangsiantar sudah lepas dari kabupaten Simalungun.

Dalam situasi yang seperti inilah muncul rencana pemekaran kabupaten Simalungun. Ditambah lagi, seiring proyek besar pemerintah MP3EI, salah satu kawasan dari Simalungun atas dijadikan Kawasan Ekonomi Eksklusif yakni Sei Mengkei. Sebuah titik yang diharapkan menjadi salah-satu pusat kemajuan perekonomian untuk wilayah Sumatera Utara.

Proyek ini tak main-main. Didirikannya bandara internasional Kualanamu dan rencana pembangunan tol Tebing-Medan kemungkinan besar terkait dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Eksklusif tersebut. Karena, tol dan bandara tersebut begitu menghubungkan Simalungun atas dengan luar negeri (sumber investasi asing).

Apabila pemekaran terjadi, Simalungun terbagi dua kabupaten menjadi atas dan bawah, kue pembangunan internasional inilah yang siap disantap oleh penguasa Simalungun atas. Sementara penguasa Simalungun bawah, hanya menyantap kue sisa peninggalan perkebunan kolonial Belanda.

Disamping bicara pembangunan ekonomi modern, kekayaan kultur-historis Simalungun mesti juga dijadikan pertimbangan utama dalam rencana pemekaran. Jangan sampai kedatangan investasi asing membuat kebudayaan lokal terpuruk. Mesti ada sinergi. Jangan pula kedatangan investasi asing dan rencana pemekaran menjadi kolonialisme jilid dua bagi wilayah Simalungun. ***

(Andri E. Tarigan, Harian Analisa, 31 Agustus 2013)